Brasil dan Prancis Tolak Dewan Perdamaian Bentukan Trump
Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. (AP Photo/Eraldo Peres)
INDOSBERITA.ID.PRANCIS – Pembentukan Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai penolakan dari sejumlah negara, termasuk Brasil dan Prancis. Meski keduanya mendapat undangan resmi untuk bergabung, respons yang muncul justru bernada skeptis dan kritis.
Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dan Presiden Prancis Emmanuel Macron secara tegas menolak tawaran Trump tersebut. Mereka menilai dewan baru itu berpotensi menjadi langkah politik Washington untuk menciptakan lembaga tandingan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Lula menyampaikan kekhawatiran bahwa inisiatif Trump dapat melemahkan peran PBB dalam penyelesaian konflik global. Dalam percakapan telepon dengan media pada Senin (26/1/2026), Lula meminta agar aktivitas Dewan Perdamaian dibatasi hanya pada isu Gaza serta membuka ruang keterlibatan Palestina dalam struktur organisasi tersebut.
Dalam pembicaraan terpisah sehari setelahnya, Lula dan Macron sepakat bahwa segala upaya perdamaian internasional seharusnya tetap berada dalam kerangka mandat Dewan Keamanan PBB. Keduanya menegaskan pentingnya memperkuat lembaga multilateral yang sudah ada, bukan membangun institusi baru yang dapat memecah legitimasi global.
Trump meluncurkan Dewan Perdamaian pekan lalu dalam forum ekonomi dunia di Davos, Swiss. Ia didampingi sejumlah sekutu politiknya, termasuk Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban dan Presiden Argentina Javier Milei.
Awalnya, dewan tersebut disebut akan berfokus pada pengawasan rekonstruksi Gaza pascaperang. Namun, piagam resminya tidak membatasi ruang gerak hanya pada wilayah Palestina, sehingga memunculkan kekhawatiran peran dewan akan meluas ke berbagai konflik dunia.
Kontroversi semakin besar setelah muncul ketentuan bahwa negara anggota harus membayar iuran sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,9 triliun untuk bergabung. Ketentuan itu memicu kritik luas karena dinilai menciptakan model “bayar untuk berperan” dalam diplomasi global, mirip versi berbayar dari Dewan Keamanan PBB.
Penolakan Brasil dan Prancis menjadi sinyal bahwa gagasan Trump tersebut belum mendapat dukungan kuat dari negara-negara besar, terutama yang ingin mempertahankan posisi PBB sebagai lembaga utama dalam menjaga perdamaian dunia.
