BPKH Ingin Indonesia Jadi Pemain Ekonomi Haji Global
Penguatan ekonomi haji oleh BPKH melalui anak usahanya di Arab Saudi, BPKH Limited. ANTARA/HO-BPKH
INDOSBERITA.ID JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menilai Indonesia perlu mengambil peran lebih besar dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah dunia. Langkah ini dinilai penting mengingat besarnya potensi ekonomi yang terbentuk dari jutaan jemaah Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci setiap tahun.
Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Investasi Langsung, M. Arief Mufraini, menjelaskan bahwa sejak awal pembentukan BPKH Limited pada 2023, perusahaan tersebut dirancang sebagai instrumen investasi di sektor haji dan umrah, bukan sekadar pengadaan layanan.
Menurut Arief, Indonesia memiliki posisi strategis karena setiap tahun lebih dari 200 ribu jemaah haji berangkat, ditambah jemaah umrah yang jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 1,5 juta orang. Aktivitas tersebut menciptakan perputaran ekonomi besar di sektor perhotelan, konsumsi, transportasi, hingga logistik.
Ia menegaskan, strategi investasi ini bertujuan menggeser peran Indonesia dari sekadar pembeli layanan menjadi pelaku utama dalam rantai nilai ekonomi haji global.
Dalam tahap awal pengembangan, BPKH Limited masih membutuhkan penguatan regulasi, khususnya melalui revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Revisi tersebut diharapkan mampu mendukung model investasi ekosistem haji secara lebih komprehensif.
Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menekankan bahwa langkah tersebut merupakan upaya membangun fondasi kedaulatan ekonomi haji. Ia menegaskan, kedaulatan ekonomi haji bukan berarti mengomersialisasikan ibadah, melainkan memastikan pengelolaannya berjalan profesional, efisien, dan berpihak pada jemaah.
Selain penguatan investasi, BPKH juga menginisiasi penyediaan konsumsi bagi jemaah pada fase pra dan pasca-Armuzna. Pada tahun-tahun sebelumnya, jemaah Indonesia belum mendapatkan layanan makan tiga kali sehari secara penuh pada fase tersebut.
Arief menyebut, perbaikan layanan tersebut dilakukan meski menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan operasional dapur dan mobilisasi logistik. Namun, kebutuhan jemaah tetap menjadi prioritas utama.
Fadlul berharap inisiatif tersebut bisa menjadi standar baru pelayanan haji Indonesia ke depan. Ia juga menegaskan kesiapan BPKH untuk berkolaborasi dalam pengembangan Kampung Haji sebagai bagian dari agenda strategis nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem haji global.(Zr)
