Drainase Buruk Dinilai Jadi Penyebab Banjir Pekalongan

Pakar planologi Universitas Diponegoro (Undip) PSDKU Pekalongan, Ade Pugara, menjelaskan bahwa secara umum banjir dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama. Pertama, banjir akibat luapan sungai, dan kedua, banjir yang bersumber dari limpasan sistem drainase perkotaan.

“Dari sudut pandang planologi, banjir itu terbagi dua. Ada banjir bandang karena sungai meluap dan ada banjir akibat limpasan drainase,” ujar Ade saat dihubungi, Sabtu (17/1/2026).

Ia menerangkan, banjir yang dipicu luapan sungai erat kaitannya dengan kondisi wilayah hulu. Perubahan tutupan lahan, penggundulan hutan, serta pengelolaan kawasan atas yang tidak terkendali menyebabkan air hujan mengalir lebih cepat ke wilayah hilir dan meningkatkan risiko banjir.

Selain persoalan tata ruang dan drainase, Pekalongan juga menghadapi tantangan khas daerah pesisir, yakni banjir rob. Fenomena pasang air laut yang terjadi secara berkala kerap menghambat aliran air dari daratan menuju laut.

“Ketika rob bertepatan dengan hujan berintensitas tinggi, sungai dan drainase sudah penuh. Air akhirnya meluap dan banjir menjadi lebih parah,” jelasnya.

Kondisi tersebut diperberat oleh penurunan muka tanah yang terjadi di sejumlah wilayah Pekalongan. Menurut Ade, penurunan tanah membuat tinggi genangan rob meningkat dan mengisi saluran-saluran air yang seharusnya menampung limpasan hujan.

“Jika tanah terus turun, air rob makin tinggi dan masuk ke badan sungai serta drainase. Dampaknya, potensi banjir semakin besar,” katanya.

Ade menegaskan penanganan banjir di Pekalongan tidak bisa dilakukan secara parsial. Pemerintah, menurutnya, perlu terlebih dahulu mengidentifikasi karakter banjir yang dominan, apakah akibat drainase, rob, atau kombinasi keduanya.

“Tipologi banjirnya harus jelas dulu. Dari situ baru bisa ditentukan solusi yang tepat,” ujarnya.

Untuk jangka pendek, sejumlah langkah teknis dapat dilakukan, seperti peningkatan kapasitas drainase, normalisasi sungai, serta pembangunan kolam retensi guna menahan limpasan air. Namun, solusi jangka panjang dinilai jauh lebih krusial.

Ia menekankan pentingnya perencanaan berbasis alur akumulasi dan arah aliran air agar pembangunan infrastruktur pengendali banjir tidak memindahkan masalah ke wilayah lain.

“Kalau banjirnya hanya bergeser, berarti perencanaannya tidak komprehensif,” tegas Ade.

Sebagai upaya ideal, ia menyarankan penambahan ruang terbuka hijau yang benar-benar berfungsi sebagai area resapan air. Penentuan lokasi ruang hijau tersebut perlu mempertimbangkan kondisi akuifer di bawah permukaan tanah.

Selain itu, pembangunan kolam retensi dan peningkatan kualitas drainase dinilai efektif untuk menekan banjir perkotaan. Ade menilai banjir di Pekalongan saat ini masih tergolong banjir akibat limpasan dan rob, bukan banjir bandang besar, sehingga masih sangat mungkin dikendalikan.

Ia juga menyinggung konsep sponge city yang diterapkan di China, di mana kota dirancang mampu menyerap, menyimpan, dan mengalirkan air secara alami.

“Banjir adalah bagian dari siklus alam. Jika jalur resapan ditutup, air pasti mencari jalan lain,” ujarnya.

Ade menambahkan, peran masyarakat juga sangat penting. Kebiasaan menutup halaman rumah dengan beton atau paving tanpa menyisakan area resapan turut memperburuk kondisi banjir di lingkungan sekitar.

“Kalau air tidak bisa masuk ke tanah, akhirnya air itu akan kembali ke rumah kita sendiri,” katanya.

Dengan perencanaan berbasis ilmu pengetahuan, kebijakan yang konsisten, serta keterlibatan semua pihak, Ade optimistis dampak banjir di Kota Pekalongan dapat ditekan. Namun tanpa perubahan pendekatan, banjir tahunan dikhawatirkan akan terus berulang.