KKP Kirim 1.142 Taruna Bantu Penanganan Bencana di Sumatra
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberangkatkan 1.142 taruna satuan pendidikan vokasi untuk membantu penanganan bencana di Sumatra. Metro TV/Yona
INDOSBERITA.ID.JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengerahkan 1.142 taruna dari satuan pendidikan vokasi untuk memperkuat penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatra. Ribuan taruna ini akan bertugas selama tiga bulan di empat titik terdampak bencana, dengan fokus utama membantu pembersihan lumpur di kawasan permukiman warga.
Pelepasan taruna dilakukan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (14/1/2026). Acara tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan jumlah taruna yang dikirim masih dapat bertambah sesuai kebutuhan di lapangan. KKP, kata dia, memiliki sekitar 6.000 taruna yang siap dimobilisasi jika diminta kembali oleh Satgas.
“Kita sudah berkoordinasi, nanti taruna dibagi ke tiga sampai empat titik. Totalnya sekitar 1.142 orang. Kalau Pak Mendagri meminta penambahan, kita siap,” ujar Sakti.
Sakti mengaku telah meninjau langsung lokasi bencana di Sumatra selama sepekan terakhir. Ia menyebut kondisi medan di sejumlah wilayah terdampak sangat berat dan tidak seluruhnya bisa dijangkau alat berat.
Untuk itu, taruna yang diturunkan telah dibekali kebutuhan logistik dan kesehatan agar mampu bekerja optimal di lapangan. Selain tugas kemanusiaan, keterlibatan ini juga diakui sebagai bagian dari proses pendidikan.
“Kita berikan kredit akademik 8 SKS karena mereka akan berada di sana selama tiga bulan,” kata Sakti.dikutip dari Metronews.com
Tugas teknis para taruna masih menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Satgas, namun pembersihan lumpur menjadi prioritas utama, terutama di lokasi sempit seperti gang-gang dan rumah warga.
“Lumpurnya tinggi dan banyak, sementara alat berat tidak bisa masuk. Itu yang akan dibantu oleh taruna,” ungkap Sakti.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa dari 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terdampak bencana, tujuh wilayah di Aceh memerlukan perhatian khusus. Empat di antaranya berada di dataran rendah dengan permasalahan utama endapan lumpur dari sungai, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie Jaya.
Adapun wilayah dataran tinggi seperti Gayo Lues, Bener Meriah, dan Aceh Tengah menghadapi persoalan longsor, jembatan putus, serta akses jalan tertutup. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain di Sumatra, termasuk Tapanuli dan beberapa kabupaten di Sumatra Barat.
Menurut Tito, penanganan lumpur tidak bisa hanya mengandalkan alat berat. Dibutuhkan kerja gotong royong dengan kekuatan personel dalam jumlah besar.
Ia menyebut Satgas telah meminta bantuan Polri, TNI, IPDN, Badan Pusat Statistik, hingga KKP. Namun, jumlah personel yang diterjunkan masih belum sesuai kebutuhan ideal.
“Kita harapkan nanti yang utama adalah pembersihan lumpur dari rumah ke rumah. Kalau kekuatannya cukup, dua minggu bisa selesai,” ujar Tito.
