Jaksa Agung Mutasi Sejumlah Kajari Terkait OTT KPK

Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik dan memimpin pengambilan sumpah jabatan serta serah terima jabatan kepala Kejaksaan Tinggi (kajati) dan pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (16/7/2025). (Foto: Antara/HO-Kejaksaan Agung)
INDOSBERITA.ID.JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin mengambil langkah tegas,dengan melakukan mutasi terhadap sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang bermasalah,terutama bagi mereka yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi kinerja dan penyegaran birokrasi agar pelayanan hukum lebih cepat dan optimal.
“Mutasi ini bertujuan memastikan setiap pejabat bekerja maksimal, sekaligus mengisi jabatan kosong yang diperlukan untuk percepatan penegakan hukum,” ujar Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, Jumat (26/12/2025).
Beberapa perubahan jabatan yang dilakukan antara lain:
-
Eddy Sumarman, Kajari Kabupaten Bekasi, digantikan oleh Semeru.
-
Albertinus Parlinggoman Napitupulu, Kajari Hulu Sungai Utara, Kalsel, digantikan Budi Triono. Albertinus kini berstatus tersangka.
-
Afrilianna Purba, Kajari Kabupaten Tangerang, Banten, digantikan Fajar Gurindro dan dipindahkan menjadi Kepala Bidang Manajemen Sumber Daya Kesehatan Yustisial di Kejaksaan Agung.
OTT KPK yang berlangsung sejak 17 Desember 2025 menyoroti dugaan pemerasan di Banten, Bekasi, dan Hulu Sungai Utara. Kasus Banten kini ditangani Kejaksaan Agung karena telah naik ke tahap penyidikan. Lima tersangka ditetapkan, termasuk jaksa, pengacara, dan penerjemah, terkait dugaan pemerasan terhadap warga negara Korea Selatan. Nilai awal pemerasan mencapai Rp941 juta.
Kasus ini sekaligus menjadi sorotan publik terkait integritas aparat penegak hukum dan upaya Kejaksaan Agung memperkuat mekanisme pengawasan internal. Mutasi ini diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-IV-1734/C/12/2025 tanggal 24 Desember 2025, sebagai bagian dari langkah strategis untuk meningkatkan kinerja institusi.




