Kementerian PU Kantongi 118 Triliun,Siap Jalankan Proyek Strategis
Kementerian PUPR bersama DPR RI
INDOSBERITA.ID.JAKARTA – Pagu anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun 2026 mengalami peningkatan menjadi Rp118,5 triliun, naik drastis dari pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp70,86 triliun.
Peningkatan ini setelah Komisi V DPR RI resmi menyetujui Penambahan anggaran mencapai Rp47,64 triliun,lonjakan signifikan ini menunjukkan keseriusan negara dalam memacu pembangunan strategis.
Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian PU serta kementerian dan lembaga mitra lainnya, yang berlangsung di Gedung DPR RI, Kamis (4/9/2025).
Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa tambahan anggaran ini difokuskan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada ketahanan pangan dan peningkatan infrastruktur dasar.
“Misalnya, pembangunan dan rehabilitasi irigasi untuk mendukung swasembada pangan, penyediaan air baku lewat SPAM terintegrasi, konektivitas kawasan pertanian, pelaksanaan Inpres Jalan Daerah, serta pembangunan sekolah rakyat,” ungkap Menteri Dody.
Selain itu, anggaran ini juga akan memperkuat pelaksanaan program yang sudah dikomitmenkan dan memperkokoh tugas utama Kementerian PU dalam mendukung pembangunan nasional.
Dari total Rp118,5 triliun, berikut adalah gambaran alokasi per unit organisasi di lingkungan Kementerian PU:
-
Ditjen Bina Marga (jalan & jembatan): Rp45,61 triliun
-
Ditjen Sumber Daya Air (irigasi & bendungan): Rp34,73 triliun
-
Ditjen Prasarana Strategis: Rp24,10 triliun
-
Ditjen Cipta Karya (air bersih & sanitasi): Rp12,03 triliun
-
Unit-unit lainnya seperti Bina Konstruksi, BPIW, BPSDM, dan Sekretariat Jenderal mendapatkan alokasi di bawah Rp1 triliun.
Dengan disetujuinya peningkatan anggaran hingga Rp118,5 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum kini mengemban tanggung jawab besar untuk merealisasikan berbagai program prioritas nasional. Fokus pada ketahanan pangan, konektivitas wilayah, dan penyediaan infrastruktur dasar menjadi kunci untuk menjawab tantangan pembangunan ke depan. Keberhasilan pelaksanaan anggaran ini tidak hanya akan menjadi cerminan efektivitas kebijakan pemerintah, tetapi juga harapan nyata bagi masyarakat akan kemajuan dan pemerataan pembangunan di seluruh penjuru negeri.
