Aidi Hatta Pimpin Paripurna APBD 2027, Anggaran Daerah Diharapkan Tepat Sasaran
DPRD Muaro Jambi Kawal Pembahasan APBD 2027, Setiap Rupiah Harus Berdampak bagi Rakyat
INDOSBERITA.ID, MUARO JAMBI – Infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat menjadi sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2027. DPRD bersama pemerintah daerah harus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut menjadi sorotan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (9/11/2026).
Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, memimpin langsung rapat yang berlangsung di Gedung Rapat Utama DPRD Muaro Jambi tersebut.
Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut menghadiri rapat, di antaranya Kapolres Muaro Jambi, perwakilan TNI, Dandim 0415/Jambi, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD). Para camat, kepala bagian, dan kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga mengikuti kegiatan tersebut.
APBD 2027 Harus Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Pembahasan Ranperda APBD 2027 menjadi tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan keuangan daerah selama satu tahun mendatang. Karena itu, pemerintah daerah dan DPRD perlu memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sejumlah kebutuhan mendasar masih menuntut perhatian serius. Mulai dari perbaikan jalan dan jembatan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan UMKM, hingga pemerataan pembangunan desa.
Sektor infrastruktur, misalnya, membutuhkan perhatian khusus agar masyarakat di berbagai wilayah dapat menikmati akses transportasi yang layak. Begitu pula sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar sekaligus penentu kualitas hidup masyarakat.
DPRD Diminta Kawal Penggunaan Anggaran
Dalam pembahasan tersebut, DPRD memiliki peran penting untuk mengawal setiap usulan anggaran dari OPD. Lembaga legislatif harus memastikan setiap program memiliki urgensi, target terukur, serta manfaat yang dapat masyarakat rasakan.
Selain menjalankan fungsi penganggaran, DPRD juga perlu memperkuat pengawasan agar pemerintah daerah menggunakan anggaran secara efektif. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk mencegah pemborosan, tumpang tindih program, serta kegiatan yang tidak memberikan dampak signifikan.
Selanjutnya, koordinasi lintas sektor juga memegang peranan penting. Kehadiran unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, hingga kepala desa dalam rapat paripurna menunjukkan perlunya sinergi seluruh unsur pemerintahan agar kebijakan pembangunan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat hingga tingkat desa.
Masyarakat Menanti Hasil Nyata APBD 2027
Masyarakat tentu mengharapkan APBD 2027 tidak sekadar memuat deretan angka dan daftar program pembangunan. Mereka membutuhkan hasil nyata berupa jalan yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai, pendidikan berkualitas, peluang kerja, serta pelayanan publik yang semakin baik.
Oleh karena itu, keberhasilan APBD 2027 tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang pemerintah daerah alokasikan. Pemerintah dan DPRD harus membuktikan keberhasilan tersebut melalui manfaat pembangunan yang benar-benar masyarakat rasakan.
Rapat paripurna ini menjadi momentum bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap pembahasan anggaran.
Sebab, APBD merupakan uang publik yang menuntut pengelolaan secara bertanggung jawab. Setiap rupiah harus memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.
