Anwar Sadat Hadiri Entry Meeting LKPD 2025 Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Bupati Anwar Sadat Hadiri Entry Meeting BPK RI-Ist-
INDOSBERITA.ID.KUALA TUNGKAL – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memulai tahapan awal pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi melalui kegiatan Entry Meeting yang digelar secara virtual dari ruang rapat bupati.
Bupati Anwar Sadat menegaskan kesiapan jajarannya dalam mendukung proses pemeriksaan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia menyebut, audit BPK menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai aturan.
“Kami berkomitmen untuk bersikap kooperatif dan responsif selama proses pemeriksaan berlangsung. Ini adalah langkah bersama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik,” ujar Anwar Sadat.
Entry Meeting ini menjadi pintu awal rangkaian audit yang dilakukan BPK terhadap laporan keuangan daerah. Selain membangun komunikasi antara tim pemeriksa dan pemerintah daerah, kegiatan ini juga bertujuan memastikan kesiapan data serta dukungan teknis selama pemeriksaan berlangsung.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pemeriksaan semester I tahun 2026 yang mencakup sejumlah daerah di wilayah Jawa dan Sumatera.
Ia menekankan pentingnya kesamaan persepsi antara BPK dan pemerintah daerah agar proses audit dapat berjalan efektif dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif.
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menaruh perhatian besar pada koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Sinkronisasi data dinilai menjadi kunci agar pemeriksaan berjalan lancar dan tepat waktu.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah, staf ahli, serta para kepala OPD di lingkungan Pemkab Tanjab Barat. Meski dilakukan secara virtual, pelaksanaan Entry Meeting tetap berjalan efektif sebagai sarana koordinasi awal.
Dengan dimulainya tahapan ini, diharapkan sinergi antara Pemkab Tanjung Jabung Barat dan BPK RI semakin kuat dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan.(*)
