Pemerintah Bangun 140 Ribu Hunian Vertikal Di Cikarang

Pemerintah Bangun 140 Ribu Hunian Vertikal di Cikarang

Ilustrasi hunian vertikal. Foto: dok MI.

INDOSBERITA.ID JAKARTA –  Pemerintah menyiapkan pembangunan kawasan hunian vertikal berskala besar di Cikarang, Jawa Barat, sebagai bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah. Proyek tersebut akan memanfaatkan lahan seluas 30 hektare yang dihibahkan oleh Lippo Group kepada negara.

Utusan Khusus Presiden sekaligus Ketua Satuan Tugas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun sekitar 140 ribu unit hunian bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Menurutnya, kontribusi sektor swasta menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat.

“Lahan yang diserahkan ini sangat luas dan akan dimanfaatkan pemerintah untuk membangun rumah bagi rakyat yang belum memiliki tempat tinggal,” ujarnya saat meninjau lokasi di Cikarang, Senin (9/3).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menjelaskan konsep hunian vertikal dipilih karena keterbatasan lahan di kawasan perkotaan semakin meningkat. Model ini dinilai lebih efektif untuk menekan angka kekurangan rumah (backlog) sekaligus menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat.

Ia menambahkan keterlibatan sektor swasta juga menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang dapat mempercepat realisasi program perumahan nasional.

Sementara itu, CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengatakan proyek ini akan dirancang secara komprehensif agar benar-benar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Rosan, pembangunan hunian tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan tempat tinggal yang layak dan terjangkau.

Usai peninjauan lokasi, Kementerian PKP bersama Danantara Indonesia akan menyusun konsep pengembangan kawasan secara lebih rinci. Pembahasan meliputi skema pembangunan, mekanisme harga, serta kriteria masyarakat yang dapat membeli unit hunian tersebut.

Pemerintah berharap kerja sama antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dapat mempercepat penyediaan hunian yang terencana, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.(Zr)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *