Pemerintah Percepat Pemulihan Layanan Publik di Sumut Pasca Bencana
Wakil Menteri PANRB Tinjau Pemulihan Pelayanan Publik di Sumatra Utara
INDOSBERITA.ID.SUMUT – Pemerintah mempercepat langkah pemulihan tata kelola pemerintahan dan layanan publik di wilayah yang terdampak bencana. Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan roda pemerintahan kembali berjalan efektif melalui koordinasi intensif lintas instansi.
Hal tersebut disampaikan Purwadi usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, di Kantor Gubernur di Medan, Senin (23/2/2026). Dalam kunjungan tersebut, pemerintah pusat melakukan evaluasi langsung terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus memetakan kebutuhan mendesak, terutama terkait dukungan sarana dan prasarana.
Menurut Purwadi, percepatan pemulihan dilakukan melalui tiga strategi utama: penguatan sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah; penyesuaian standar pelayanan agar tetap adaptif dalam kondisi darurat; serta pengamanan dan penyelamatan arsip yang terdampak bencana.
Di sektor pelayanan publik, upaya yang ditempuh mencakup penyediaan fasilitas layanan sementara, rehabilitasi infrastruktur prioritas, pengadaan peralatan pendukung, serta pemulihan sistem dasar seperti jaringan listrik, komunikasi, dan air bersih. Langkah ini ditujukan agar masyarakat dapat kembali mengakses layanan esensial tanpa harus menunggu proses rekonstruksi selesai sepenuhnya.
Sebagai Koordinator Bidang Tata Kelola dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Kementerian PANRB juga melakukan penataan ulang fungsi layanan. Pemerintah menetapkan prioritas layanan esensial, menyesuaikan standar operasional prosedur (SOP), serta mengatur kembali pola dan lokasi pelayanan agar tetap efektif dalam situasi darurat.
Purwadi menilai kondisi pascabencana dapat menjadi momentum percepatan transformasi digital. Ia menekankan bahwa sistem pelayanan berbasis digital memungkinkan keberlangsungan layanan publik meski infrastruktur fisik mengalami kerusakan.
Sementara itu, Bobby Nasution menyampaikan bahwa digitalisasi telah membantu menjaga keberlanjutan pelayanan di daerahnya. Ia memastikan layanan publik tetap berjalan di seluruh kabupaten/kota, termasuk hingga tingkat kecamatan. Implementasi layanan digital, lanjutnya, telah aktif di Kabupaten Asahan dan Kota Tebingtinggi, serta terus diperluas ke wilayah lain dengan dukungan tambahan personel di lapangan.
Pemerintah daerah pun berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat guna memastikan masyarakat terdampak tetap memperoleh pelayanan yang cepat dan responsif selama masa tanggap darurat.
