Pertemuan tersebut dipimpin Gubernur Jambi, Al Haris, dan diikuti para bupati serta wali kota se-Provinsi Jambi, bersama jajaran pejabat Kementerian PKP RI. Audiensi menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan program pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman.
Dalam forum itu, Azhar Hamzah memaparkan sejumlah kebutuhan prioritas Kota Sungai Penuh. Di antaranya program bedah rumah bagi warga kurang mampu, pembangunan rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta dukungan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di kawasan permukiman.
Menurutnya, persoalan hunian layak masih menjadi tantangan di daerah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan intervensi program pemerintah.
“Kami berharap sinergi ini dapat mempercepat realisasi program perumahan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Hunian yang layak bukan hanya soal tempat tinggal, tetapi juga menyangkut kualitas hidup dan kesejahteraan,” ujar Azhar.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang telah membuka ruang komunikasi langsung dengan pemerintah daerah. Forum tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap usulan pembangunan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah konkret memperkuat kolaborasi lintas pemerintahan dalam mendorong pembangunan perumahan yang inklusif, berkelanjutan, dan merata, khususnya di Provinsi Jambi dan Kota Sungai Penuh.
Dengan adanya dukungan pusat, Pemerintah Kota Sungai Penuh optimistis program peningkatan kualitas hunian dan penataan kawasan permukiman dapat direalisasikan secara bertahap demi mewujudkan lingkungan yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat.