Habiburokhman: Reformasi Polri Bukan Sekadar Ganti Kapolri

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Foto: Tangkapan layar

INDOSBERITA.ID JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, bereaksi keras terhadap manuver sejumlah tokoh oposisi yang mencoba mengaitkan keberhasilan reformasi Polri dengan suksesi kepemimpinan. Ia menegaskan bahwa mendesak pergantian Kapolri sebagai syarat mutlak perbaikan institusi adalah logika yang keliru dan dangkal.

Tanggapan ini muncul setelah eks Ketua KPK Abraham Samad dan beberapa tokoh lainnya menyuarakan bahwa penyegaran di pucuk pimpinan Korps Bhayangkara menjadi kunci tuntasnya agenda reformasi kepolisian.

Bagi Habiburokhman, upaya membenahi Polri adalah kerja maraton yang melibatkan perubahan kultural dan sistemik, bukan sekadar mengganti figur di puncak hierarki.

“Reformasi itu proses menyeluruh. Meliputi aspek struktural dan sistem kerja. Terlalu menyederhanakan masalah jika tolok ukurnya hanya pada pergantian pimpinan,” tegas Habiburokhman.

Ia juga mencium adanya aroma subjektivitas dalam dorongan tersebut. Menurutnya, desakan oposisi cenderung bersifat personal dan sarat kepentingan politik ketimbang berbasis pada evaluasi data yang objektif.

Sebagai mitra kerja Polri, Komisi III mengklaim memiliki data yang berbeda dengan tudingan para tokoh oposisi. Habiburokhman membeberkan beberapa poin evaluasi selama masa kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejak 2021:

• Penurunan Represifitas: Adanya tren penurunan tindakan represif di lapangan.

• Responsivitas Tinggi: Institusi Polri dinilai lebih cepat menanggapi aduan dan laporan masyarakat.

• Stabilitas Kelembagaan: Polri dianggap tetap solid di tengah berbagai tantangan pengamanan nasional.

Politisi Partai Gerindra ini juga mengingatkan semua pihak tentang aturan main konstitusi. Ia menegaskan bahwa urusan mengangkat atau memberhentikan Kapolri sepenuhnya berada di tangan Presiden.

“Keputusan itu (ganti Kapolri) adalah hak prerogatif Presiden. Tidak bisa ditekan oleh kelompok atau tokoh mana pun di luar mekanisme resmi yang berlaku,” pungkasnya.

Habiburokhman mengajak para pengeritik untuk memberikan pengawasan yang konstruktif ketimbang meluncurkan serangan personal. Menurutnya, stabilitas Polri sangat krusial agar agenda pembenahan internal tidak terganggu oleh kebisingan politik yang tidak relevan.