Prabowo Buka Dialog dengan Tokoh Publik, Bahas SDA, Antikorupsi, dan Palestina
foto
© Copyright (c) 2016 TEMPO.CO
INDOSBERITA.ID.JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh publik di kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat malam, 30 Januari 2026. Pertemuan itu disebut sebagai forum dialog strategis untuk membahas arah pengelolaan negara ke depan.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut para undangan berasal dari kalangan yang kerap dipersepsikan sebagai oposisi. Namun, pandangan tersebut dibantah oleh salah satu peserta pertemuan, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.
Menurut Abraham, pertemuan tersebut tidak tepat dimaknai sebagai pertemuan dengan oposisi, melainkan diskusi yang melibatkan para tokoh dan pakar lintas bidang. “Yang hadir adalah orang-orang dengan keahlian masing-masing,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Abraham menilai Presiden Prabowo menunjukkan sikap tegas terkait upaya penyelamatan sumber daya alam nasional. Prabowo, kata dia, menyampaikan keseriusannya menghadapi kekuatan oligarki yang dinilai merugikan kepentingan negara.
“Prabowo menyampaikan bahwa ia tidak takut menghadapi oligarki, meskipun ada potensi tekanan balik, termasuk upaya menggoyang stabilitas ekonomi Indonesia,” kata Abraham.
Selain isu dalam negeri, Prabowo juga menjelaskan keterlibatannya dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meski tidak merinci alasan awal bergabung, Prabowo menegaskan posisi Indonesia tetap berpihak pada kepentingan kemanusiaan, khususnya warga Gaza dan Palestina.
“Prabowo mengatakan tidak perlu khawatir. Jika dalam perjalanannya Dewan Perdamaian itu lebih banyak membawa mudarat bagi Palestina dan Gaza, Indonesia bisa keluar,” tutur Abraham.dikutip dari Tempo.com
Presiden juga menyinggung agenda reformasi kepolisian serta hasil pertemuannya dalam Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Usai pemaparan Presiden, para peserta diberi kesempatan menyampaikan pandangan sesuai bidang masing-masing.
Abraham sendiri mempresentasikan isu pemberantasan korupsi dan pendekatan hukum. Ia menyoroti masih rendahnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Berdasarkan data Transparency International, skor IPK Indonesia untuk tahun 2024 berada di angka 37 dari skala 100.
Ia menawarkan peta jalan pemberantasan korupsi dengan merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia. Dalam konvensi tersebut, terdapat empat isu krusial yang memengaruhi IPK Indonesia, yakni penyuapan pejabat asing (foreign bribery), peningkatan harta kekayaan ilegal (illicit enrichment), perdagangan pengaruh (trading in influence), dan suap di sektor swasta (commercial bribery).
“Terutama soal illicit enrichment. Indonesia harus memiliki undang-undang perampasan aset karena ini berkaitan langsung dengan pemulihan aset negara,” ujar Abraham.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan pertemuan tersebut dalam acara retret Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Bogor, Jawa Barat. Ia menyebut pertemuan itu sebagai upaya melibatkan berbagai elemen bangsa dalam membangun tata kelola negara yang baik.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tidak mengkotakkan para undangan sebagai oposisi. Menurutnya, Presiden Prabowo terbuka terhadap dialog dan masukan dari seluruh tokoh masyarakat.
“Tidak ada oposisi. Itu tokoh-tokoh masyarakat yang Presiden ajak berdialog,” kata Prasetyo di Jakarta, Sabtu, 31 Januari 2026.
