Pemerintah Pastikan Fundamental Ekonomi Tetap Kuat Meski Pasar Bergejolak
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: YouTube Metro TV.
INDOSBERITA.ID.JAKARTA – Pemerintah menegaskan kondisi perekonomian nasional masih berada dalam jalur yang solid, meski pasar modal sempat tertekan dalam beberapa hari terakhir. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai gejolak tersebut bersifat sementara dan tidak mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi Indonesia.
Airlangga menyampaikan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter terus berjalan selaras sehingga mampu menjaga stabilitas ekonomi. Ia juga menyoroti pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mulai menunjukkan pemulihan.
“Fundamental ekonomi kita tetap kuat. Sinergi fiskal dan moneter berjalan baik. Kemarin IHSG sudah rebound dan hari ini kembali bergerak di zona hijau,” kata Airlangga dalam konferensi pers perkembangan ekonomi terkini, Jumat, 30 Januari 2026.
Sebagai respons atas penurunan pasar modal dan penyesuaian peringkat Indonesia oleh sejumlah lembaga global, pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat kredibilitas dan stabilitas pasar. Salah satu fokus utama adalah percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI).
Menurut Airlangga, demutualisasi merupakan transformasi struktural penting untuk meminimalkan konflik kepentingan antara pengelola dan anggota bursa, sekaligus mendorong terciptanya praktik pasar yang lebih sehat.
“Demutualisasi bursa akan dipercepat dan mulai diproses tahun ini. Ini akan membuka ruang investasi yang lebih luas, termasuk dari Danantara dan lembaga lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, landasan hukum proses tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Setelah demutualisasi rampung, opsi BEI untuk melantai di bursa juga terbuka pada tahap selanjutnya.
Selain itu, pemerintah juga menekankan penguatan tata kelola dan transparansi pasar sebagai bentuk perlindungan terhadap investor. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama BEI didorong untuk meningkatkan porsi saham beredar bebas (free float) dari 7,5 persen menjadi 15 persen.
“Kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku Maret. Free float Indonesia sebelumnya relatif rendah, sehingga perlu disesuaikan agar sejalan dengan praktik internasional,” jelas Airlangga.
Ia memaparkan, tingkat free float di sejumlah negara lain berada di atas Indonesia, seperti Malaysia, Hong Kong, dan Jepang yang mencapai 25 persen. Dengan kenaikan tersebut, diharapkan pasar modal Indonesia menjadi lebih likuid, stabil, dan berdaya saing global.
“Dengan demutualisasi dan peningkatan free float, perdagangan saham akan lebih sehat dan mengikuti standar internasional,” pungkasnya.(Zr)
